Saat ini, Korea Selatan sedang menjadi sorotan dunia karena Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember 2024. Darurat militer ini diumumkan dengan alasan untuk mencegah kekuatan "anti-negara" yang dianggap merampas kebebasan dan kebahagiaan warga Korea Selatan. Dekrit ini melarang semua kegiatan politik, rapat umum, dan demonstrasi, serta menempatkan media dan publikasi di bawah kendali militer.
Langkah ini telah memicu protes dari berbagai pihak, termasuk oposisi politik dan sebagian dari partai pengusung Presiden Yoon. Meskipun demikian, Presiden Yoon menyatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk mempertahankan dan membangun kembali kebebasan Republik Korea.
Korea Mengumumkan Darurat Militer
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember 2024. Namun, darurat militer ini bukan karena adanya serangan langsung dari Korea Utara. Yoon menyebutkan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi demokrasi Korea Selatan dari kekuatan "anti-negara" yang dianggap pro-Korea Utara dan untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh oposisi dalam negeri.
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember 2024, dengan alasan untuk melindungi negara dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan "anti-negara" yang dianggap pro-Korea Utara2. Namun, tidak ada bukti langsung tentang serangan dari Korea Utara pada saat pengumuman tersebut. Deklarasi ini lebih terkait dengan situasi politik dalam negeri dan upaya untuk mengatasi oposisi yang dianggap mengancam stabilitas negara.
Benar sekali. Setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, anggota parlemen dari blok oposisi segera mendesak pemakzulan presiden. Mereka mengkritik keras langkah Yoon yang dianggap sebagai tindakan otoriter dan tidak konstitusional
Deklarasi darurat militer ini memicu protes besar-besaran dan penolakan dari parlemen, yang akhirnya memaksa Yoon untuk mencabut keputusan tersebut hanya beberapa jam setelah pengumumannya
Situasi ini menciptakan krisis politik yang signifikan di Korea Selatan, dengan banyak pihak yang menyerukan pengunduran diri Yoon atau menghadapi pemakzulan
Deklarasi darurat militer mengejutkan lembaga politik Korea Selatan dan pejabat AS. Yoon membatalkan tindakan itu hanya setelah koalisi luas anggota parlemen di Majelis Nasional – Parlemen Korea Selatan – memilih untuk memblokirnya dan negara itu tampaknya menuju protes skala besar.